I HIRDI KONSULINDO - Accounting Service and Tax Consultant
hirdikon phone I +62-21 2598 5213/ +62812-2234 8420
hirdikon email info@hirdikonsulindo.com

Insights


  • Tarif PPh Final UMKM Turun Lagi


     

    Dalam rangka mendorong masyarakat dan para pelaku UMKM dalam membangun negeri dan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan final yang sebelumnya 1% dari omzet menjadi 0,5%, yang diatur di dalam PP 23 tahun 2018 yang berlaku 1 Juli 2018.

    Subjek Pajak
    Wajib Pajak yang boleh menerapkan PPh final sebesar 0,5% dari omzet orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto maksimal Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Namun sayangnya di dalam peraturan ini dikenakan batas tahun maksimal untuk menerapkan PPh final (sebelumnya tidak diatur batas waktu penggunaannya), yaitu:

    1. Orang Pribadi : Jangka Waktu 7 tahun

    2. Badan Usaha;

             - Perseroan Terbatas, jangka waktu 3 tahun

             - CV, Firma, dan Koperasi, jangka waktu 4 tahun

    Jangka waktu dihitung sejak peraturan ini berlaku atau tahun Wajib Pajak terdaftar.

    Wajib Pajak Yang Tidak Dapat Menerapkan PP ini

    1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh pasal 17.

    2. WP Badan yang memperoleh fasilitas pasal 31A UU PPh atau PP 94 Tahun 2010

    3. BUT

    4. CV atau Firma yang:

      • dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus.

      • menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

    Berikut daftar pekerjaan bebas yang dimaksud:

    1. Pengacara, akuntan, notaris, konsultan, arsitek, PPAT, penilai, dan aktuaris.

    2. pemain musik, penyanyi, pelawak, artis, sutradara

    3. olahragawan

    4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator

    5. pengarang, peneliti, dan penerjemah

    6. agen iklan

    7. agen asuransi

    8. perantara

    9. pengawas atau pengelola proyek

    10. petugas penjaja barang dagangan

    11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (MLM) atau penjualan langsung

    Objek Pajak

    • Penghasilan Usaha

    • Omzet setahun tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dan merupakan gabungan dari seluruh cabang/gerai.

    Yang dimaksud dengan peredaran bruto tertentu adalah omzet dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan (Omzet SPT tahun 2017).

    Dalam hal WP orang pribadi suami istri yang menghendaki pisah harta atau isteri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto dari suami dan isteri.

    Bukan Objek

    1. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas

    2. Penghasilan di Luar Negeri

    3. Penghasilan yang dikenai PPh final yang lain, seperti Sewa, jasa konstruksi, dan lainnya.

    4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

    Mekanisme Pelunasan

    Pada aturan sebelumnya, PPh final dilunasi dengan cara disetorkan sendiri. Namun dalam PP ini, PPh final dapat dilunasi dengan 2 cara:

      • disetor sendiri,

      • dipotong atau dipungut pihak lain

    Namun bagi WP yang telah diterbitkan SKB PP 46/2013 sebelum 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai surat keterangan bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh final sesuai dengan PP 23 tahun 2018, sehingga tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan final atas transaksi tersebut.

    Ketentuan Peralihan

    Dalam hal WP yang sebelumnya dikenai PP 46/2013 dan tidak lagi memenuhi ketentuan PP 23/2018, maka:

    • WP menggunakan tarif 0,5% mulai dari Juli - Desember 2018.

    • WP dikenai Pasal 17 UU PPh mulai tahun pajak 2019.

     

     

News

  • PSAK Update - PSAK 73: Sewa


    11 Dec 17

    PSAK 73: Sewa telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 September 2017 yang telah mengadopsi IFRS 16. PSAK 73 berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.

    Dengan menggunakan standar akuntansi sewa yang saat ini berlaku (PSAK 30), para pemakai laporan keuangan mengalami kesulitan mendapatkan informasi karena terdapat off-balance sheet aset. Di PSAK 73, lesee (penyewa) diwajibkan untuk mencatat seluruh sewa, baik financial lease ataupun operational lease di laporan posisi keuangan lesse, yang akan merefleksikan hak lease untuk memanfaatkan suatu aset selama masa manfaatnya. Di samping itu, lesse juga harus mengakui liabilitas untuk membayar sewa.

    Namun, PSAK 73 ini tidak wajib diterapkan pada:

        1.    Masa sewa jangka pendek

        2.    Untuk aset yang bernilai rendah

    Elemen kunci di PSAK 73 adalah mengganti konsep "risk and reward" dengan hak untuk memanfaatkan. Sehingga lesee harus mencatat aset dan liabilitas pada saat awal masa sewa.

    Dampak dari penerapan PSAK 73 di dalam laporan keuangan ini adalah:

        1. Menaikan nilai aset sekaligus nilai kewajiban.

        2. Pada laporan laba rugi, sewa operasi dibebankan dengan menggunakan metode garis lurus. Standar ini menggantikan PSAK
            30, dimana pembebanannya melalui depresiasi.


  • Kunci Sukses Penyusunan SPT PPh Badan: EKUALISASI


    29 Jan 18

    Tak terasa tahun pajak 2017 sudah terlewati dan sudah tiba saatnya kita melakukan persiapan untuk menyusun SPT tahunan. Salah satu kunci sukses dalam menyusun SPT tahunan adalah Ekualisasi. Ekualisasi pada dasarnya proses menyamakan biaya/pendapatan yang merupakan objek pajak yang dicatat di dalam laporan keuangan dengan apa yang dilaporkan di SPT.

    Pada Umumnya ekualisasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

    a. Ekualisasi penghasilan dan objek PPN.

    b. Ekualisasi penghasilan dan objek PPh Potong Pungut (PotPut).

    c. Ekualisasi Biaya dan Dasar Pengenaan Pajak Masukan.

    A. Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN

    Ekualisasi ini didasarkan pada perbadingan antara jumlah penghasilan/pendapatan pada form 1771-I di SPT Tahunan PPh Badan dengan Jumlah DPP selama satu tahun pada SPT masa PPN.

    B. Ekualisasi penghasilan dan objek PPh Potong Pungut (PotPut).

    • Ekualiasi PPh pasal 21 : didasarkan pada pengakuan jumlah biaya gaji dan upah tenaga kerja pada laporan laba/rugi dengan jumlah DPP selama satu tahun pada SPT masa PPh 21 yang telah dilaporkan. Dalam melakukan ekualisasi PPh pasal 21 dimungkinkan terjadi selisih yang disebakan:

      • Biaya yang bukan objek PPh pasal 21, seperti iuran pensiun, dan JHT.

      • Perbedaan tahun pengakuan biaya dan pemotongan PPh 21 (PPh 21 dihitung berdasarkan cash basis/ jumlah yang sudah dibayarkan).

      • Selisih kurs.

    • Ekualiasi PPh pasal 23/26 dan 4(2) : didasarkan pada pengakuan jumlah biaya pada laporan laba/rugi yang dilaporkan pada 1771- II dan 1771- IV dengan jumlah DPP selama satu tahun pada SPT masa PPh pasal 23/26 dan 4(2) yang telah dilaporkan.

     


  • ANALISA LABA RUGI


    07 Feb 18

    Laba merupakan indikator utama keberhasilan perusahaan, tidak heran jika laporan laba rugi menjadi lebih diperhatikan daripada neraca. Keberagaman industri menyebabkan timbulnya format laporan laba rugi yang berbeda sehingga menuntut pembaca laporan keuangan untuk selalu siap dengan perbedaan klasifikasi, jenis usaha, dan perhatian terhadap main business suatu perusahaan.

    Standar Akuntansi Keuangan mengatur bahwa laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

    1. Pendapatan

    2. Biaya Keuangan

    3. Bagian laba rugi entitas asosiasi

    4. Beban pajak penghasilan

    5. Pendapatan Komprehensif lain (OCI)

    Apa yang dimaksud dengan Pendapatan Komprehensif (OCI)

    Pendapatan komprehensif adalaha perubahan pada aset bersih entitas yang timbul dari sumber non pemilik. Dalam laporan laba rugi, perlu dipahami adanya konsep clean surplus dan dirty surplus.

    OPERATING INCOME VS NON-OPERATING INCOME

    Konsep dari laba usaha adalah menggambarkan laba dari kegiatan utama perusahaan. Sementara laba nonoperasi  adalah laba yang diperoleh diluar aktivitas utama perusahaan, seperti laba penjualan aset, pendapatan bunga, dan lain-lain. Pemisahan ini sangata penting, karena melalui laba operasi akan sangat mempengaruhi kebijakan dan strategi perusahaan dalam menjalankan main bussiness activitynya,

    LABA KOTOR VS CONTRIBUTION MARGIN

    Laba kotor adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, sedangkan contribution margin adalah penjualan dikurangi dengan variabel cost. Pada perusahaan dagang, harga pokok penjualan relatif sama dengan beban variabel. Tetapi pada perusahaan manufaktur, terdapat komponen beban tetap di harga pokok penjualan.

    LABA BERSIH BUKAN SEGALANYA

    Laba bersih adalah bottom line dari laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja perusahaan selama satu periode. Namun laba bersih tidak selalu dapat dijadikan indikator utama. Dalam kondisi normal, memang laba bersih dapat dijadikan sebagai indikator kinerja perusahaan. Pengertian normal disini adalah:

        * Tidak terdistorsi dengan pos lain yang terlalu besar.

        * Tidak terdistorsi dengan pos luar biasa (PSAK pun tidak mengizinkan pos luar biasa).

        * Tidak terdistorsi dengan perubahan prinsip Akuntansi.


  • LAPORAN ARUS KAS


    13 May 18

    Salah satu item di dalam laporan posisi keuangan yang paling penting adalah kas yang dimiliki perusahaan. Walaupun perusahaan menggunakan basis akrual informasi arus kas perusahaan tetap dibutuhkan. Informasi mengenai arus kas entitas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Proses penggunaan dan penerimaan kas perusahaan dapat dillihat dari laporan arus kas. Dalam proses pengambilan keutusan ekonomi, pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian memperolehnya.

    SAK DAN LAPORAN ARUS KAS

    Laporan arus kas diatur dalam PSAK 2 yang mengadopsi IAS 7 per 1 Januari 2009. Pengertian kas sendiri diperluas menjadi kas dan setara kas.

    Setara kas artinya investasi yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas  jangka pendek bukan untuk investasi ataupun tujuan lain. Sifat kas dan setara kas yang paling penting adalah sebagai alat pembayaran seketika pada saat diperlukan, sehingga deposito yang dibatasi penggunaannya dan jatoh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat dikategorikan sebagai kas dan setara kas.

    AKTIVITAS ARUS KAS

    Laporan arus kas dibagi menjadi 3 (tiga) aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

    1. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, membayar dividen, melakukan investasi tanpa menggunakan penggunaan dana dari luar.

    2. Akitivitas Investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk kas.

    3. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman entitas.

    METODE PENYUSUNAN ARUS KAS

    Terdapat 2 metode untuk penyusunan arus kas, yaitu (i) metode langsung (ii) metode tidak langsung.

    1. Metode langsung: metode ini mengungkapkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran bruto yang dikeluarkan perusahaan, misalnya kas yang diterima dari penjualan dan kas yang dikeluarkan untuk pembayaran ke supplier dan karyawan.

    2. Metode tidak langsung: metode ini dihitung dengan menyesuaikan laba-rugi bersih dengan transaksi bukan kas seperti penyusutan dan amortisasi, serta kenaikan atau penurunan aset ataupun hutang tahun ini dengan tahun yang sebelumnya. Misalnya piutang tahun ini lebih besar daripada piutang tahun lalu, berarti menunjukkan arus kas negatif.

    Bagi perusahaan publik, pelaporan arus kas diwajibkan menggunakan metode langsung sejak tahun 2012.

    POLA ARUS KAS

    Pola arus kas operasi pada kondisi normal perusahaan adalah positif. Hal ini berarti lebih banyak kas masuk dibandingkan kas keluar. Jika arus kas operasi menunjukan nilai negatif, maka berarti arus kas perusahaan sedang bermasalah.

    Sedangkan untuk arus kas investasi, normalnya adalah negatif, karena perusahaan lebih banyak melakukan peralatan, gedung, aset tetap atau investasi lainnya, yang berarti perusahaan sedang menambah kapasitasnya atau minimal tetap mengganti dengan peralatan yang baru.

    CASH FLOW QUADRANT : ARUS KAS OPERASI VS LABA

     

    Kondisi ideal perusahaan terjadi di kuadran 1, di mana perusahaan dapat memperoleh laba sekaligus mampu memperoleh arus kas operasi.

    Di kuadran 2, perusahaan memperoleh laba tetapi arus kas operasinya negatif. Dalam kasus ini, perusahaan tidak ada masalah dengan margin, tetapi masalahnya adalah di modal kerja perusahaan, contohnya perusahaan mampu menjual produknya tetapi tidak diimbangi dengan penagihan piutang yang baik, sehingga piutang yang sudah jatuh tempo tidak ditagih tepat waktu.

    Di kuadran 3, laba perusahaan negatif tetapi arus kas operasinya positif. Berarti perusahaan mampu menangani modal kerjanya dengan mempercepat penagihan piutang tetapi penundaan pembayaran kepada supplier tetapi tidak dapat menghasilkan laba. Apabila tidak ditangani dengan serius, maka perusahaan bisa saja masuk dalam kondisi kuadra 4.

    Di kuadran 4, perusahaan tidak berhasil memperoleh laba dan arus kas operasinya negatif.

    KESIMPULAN

    Laporan arus kas diharapkan mampu melengkapi kekurangan laporan laba rugi yang berbasis akrual. Oleh karena itu pemahaman mengenai arus kas sangat penting agar pengguna laporan keuangan dapat memahami kondisi perusahaan secara utuh dan tidak terpaku pada laba saja.