I HIRDI KONSULINDO - Accounting Service and Tax Consultant
hirdikon phone I +62-21 2598 5213/ +62812-2234 8420
hirdikon email info@hirdikonsulindo.com

PER 26/PJ/2017: Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Elektronik

15 Dec 17

Direktur Jendral Pajak (DJP) telah mengeluarkan peraturan nomor 26 tahun 2017 mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Elektronik yang mengubah peraturan sebelumnya (PER 16/PJ/2014).

Pokok-pokok perubahannya antara lain:

  1. Atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) wajib dibuat dengan menggunakan e-Faktur terhitung sejak 1 Januari 2018 sebelumnya menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak.

  2. Bagi pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak orang pribadi, wajib diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Nama  dan alamat pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak diisi dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam KTP/ paspor.

  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan Nomor KTP atau nomor paspor untuk warga negara asing (WNA) dalam kolom referensi e-faktur.

Faktur pajak yang dibuat dengan mencantumkan tidak sesuai dengan peraturan direktur jendral pajak ini bukan merupakan faktur pajak dan dianggap tidak membuat faktur pajak. Pengusaha kena pajak yang tidak membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan ini akan dikenakan sanksi administrasi sesuai pasal 14 ayat 4, Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Peraturan Direktur Jendral Pajak ini mulai berlaku sejak 1 Desember 2017.